Strategi Kolonial: Pejabat Kontra Kaum Nasionalis, 1918-1927

Otoriterisme abad ke-19, tidak lagi menjadi jawaban yang memadai terhadap ketidakpuasan. Pengumuman kebijakan etis, kemajuan dan kesejahteraan menjadi tujuan resmi, kepekaan moral dikembangkan secara luas, dan juga kaum politisi Belanda yang kritis dan para pemimpin Indonesia yang sering berbicara tidak mau membiarkan masalah-masalah semacam itu menghilang begitu saja. Cirri suasana ini adalah keyakinan bahwa keikutsertaan masyarakat pada pemerintahan harus ditingkatkan. Bagi sebagian orang, rasa setia kawan yang timbul dalam masyarakat ppribumi menyajikan dasar potensial bagi hubungan yang lebih seimbang antara Batavia dan penduduk pribumi. Tetapi sikap seperti ini hanya dapat berkembang sebatas itu, karena Jawa adalah sebuah koloni dan menurut definisi kekuatan politik di pulau ini tidak diizinkan untuk bebas begitu saja.

Proses politisasi dikalangan elit pribumi telah menggangu ketentraman Beambtenstaat (Negara Pejabat) Hindia Belanda, sebab proses ini memaksa pemerintah untuk menilai kembali hubungan antara administrasi pemerintahan dan politik. Kaum nasionalis pada hakikatnya memperdebatkan bahwa seharusnya ada pemisahan antara kekuasaan legislative dan eksekutif, bahwa kebijaksanaan harus diputuskan oleh pemimpin-pemimpin terpilih yang bertanggung jawab kepada rakyat, dan bukannya kepada para birokrat Belanda yang pada gilirannya bertanggung jawab ke Den Haag.

Selama tahun-tahun 1920-an kebijaksanaan kolonial terbentuk oleh ketegangan antara keinginan liberal yang memperbolehkan kekuatan-kekuatan politik melakukan permainan bebas terbats dan kekerasan hati yang konservatif untuk mengembalikan monopoli kekuasaan Eropa.  Jadi sekalipun terpapar beberapa rancangan reformasi utama selama jangka waktu 1918-1927, nampak sekali konsep liberalismenya, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak mungkin untuk menghindari dari kerangka Beambtenstaat yang tetutup dan saling berkaitan. Perubahan administrative dan konstitusional serta dibentuknya dewan-dewan kabupaten tidak pernah berhasil membebaskan proses politik dari pengendalian birokratis.

Tiga segi utama strategi ini dapat dibedakan dan pada masing-masing segi para pejabat pribumi memainkan peran penting. Unsur pertama dan yang paling langsung pada sasaran represif adalah pengembangan kepolisian dan pengadilan menjadi jaringan pengendalian yang lebih efektif dan lengkap. Dimensi yang kedua adalah ditujukan untuk memperlemah gerakan nasionalis dan memperkuat pemimpin-pemimpin “tradisional”, para priyai yang setia, dengan membatasi para penentangnya dan membentuk versi baru dari citra mereka sebagai volkhoofd yakni menjadi birokrat-birokrat yang bersifat kebapakan. Bagian ketiga adalah Volksraad dibentuk dan kemudian disusul dengan dewan-dewan kabupaten untuk memberikan kebebasan bagi tekanan politik. Ketiga unsur itu dimaksudkan sebagai suatu tempat penampungan dimana kaum nasionalis dapat dikendalikan dan dijinakan oleh Belanda. Strategi ini bukan merupakan suatu rancangan terpusat dan rancangan besar yang dilaksanakan, tetapi merupakan tanggapan terpola yang sering kali berasal dari anggapan-anggapan meragukan dan prioritas tak terelakan dari real politic colonial.

Arena Politik Hindia Belanda

Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama tahun 1918 dan 1919 mendorong terjadinya polarisasi, dan dengan demikian memperkuat tuntutan golongan konservatif agar pemerintah melakukan intervensi politik. Dalam kongres Sarekat Islam (SI)  tahun 1918, para pemimpin sayap kiri memperoleh kemajuan yang mengesankan, dan nada SI menjadi jauh lebih radikal. Di Belanda pemimpin sosial Demokrat P. J. Toelstra menyerukan kepada rakyat untuk mendirikan pemerintahan sosialis. Seruan ini menyebakan timbulnya kekhawatiran akan pengaruhnya di Belanda sendiri maupun di Hindia Belanda, dan van Limburg Stirum menanggapinya dengan membuat suatu pernyataan yang dibacakan di depan Volksraad, yaitu apa yang dinamakan dengan “deklarasi November” atau “janji-janji November”. Yang berisi tentang perubahan ke haluan baru, perubahan hubungan, mempercepat perkembangan dan kebutuhan akan perubahan sosial serta kesejahteraan lebih besar. Dan membentuk suatu komisi untuk memberikan nasihat mengenai perubahan Konstitusi Hindia Belanda. Reaksi terhadap janji-janji November terjadi dari ketakutan diantara orang-orang Eropa di Hindia Belanda, yang melihat sebagai suatu kebodohan yang tak beralasan dan suatu rangsangan kepada ekstrimisme, sampai ke optimisme dan rasa mendapat kesempatan dikalangan para pemimpin pribumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun berikutnya memperkuat keyakinan orang-orang Belanda bahwa van Limburg Stirum telah bertindak terlalu jauh dengan sikapnya mengambil hati kaum nasionalis.

Keresahan di pedesaan Jawa dikipasi lagi oleh kegagalan panen, dan terjadinya konfrontasi antara pejabat-pejabat pemerintah dan kaum tani mengenai pengumpulan padi. Pada bulan Juli 1919 terjadi perselisihan di Garut, Jawa Barat, di mana pasukan pemerintah memulai penembakan dan menyebabkan beberapa orang tertembak. “Peristiwa Garut” ini mempunyai akibat luas karena menyebabkan terbongkarnya rahasia Afdeeling B dalam Sarekat Islam, yang menghubungkan kaum tani yang dipimpin santri dan kaum politisi. Terbongkarnya kasus ini menimbulkan kekhawatiran besar pada orang-orang Belanda dan kalangan priayi. Peristiwa Garut juga mengirimkan getarannya melalui pangreh praja, terutama karena menampakan suatu permasalahan yang berbahaya antara rasa permusuhan lama dan pandangan-pandangan politik baru.

Sejak sebelum Perang Dunia Pertama koran-koran pribumi menyuarakan kritik terang-terangan ke alamat pemerintah dan para pejabat mengungkapkan kesalahan-kesalahan mereka, memberi komentar dan memberi penilaian. Pada tahap awal munculnya gerakan nasionalis, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, beberapa orang pejabat pribumi mendukung organisasi-organisasi SI atau Indische Partij, tetapi dukungan terbuka menjadi semakin langka karena sikap Belanda yang pada dasarnya tidak mempercayai pribumi mengatasi gagasan untuk memberikan kebebasan politik kepada para pejabat pangreh praja. Kadang-kadang ada berita dalam surat kabar mengenai dikambinghitamkan priayi pemerintah yang bersimpati kepada kaum nasionalis.

Setelah krisis tahun 1918 dan 1919 Batavia menjadi semakin curiga kepada orang-orang politik, dan nafsu menindas yang makin berkembang tidak berakibat apa pun dalam menghasilkan ketakutannya. ISDV, partai sosial demokrat radikal yang setelah bulan Mei 1920, dikenal sebagai PKI (Partai Komunis Indonesia), berkembang menjadi sangat kuat dan berhasil membawa massa Sarekat Islam semakin ke kiri, sampai akhirnya kedua gerakan itu terpisah pada tahun 1923. Runtuhnya kelompok dalam yang dikuasai PKI tidak melemahkan partai tersebut. Sebaliknya partai itu memasuki masa berkembangnya, sekalipun kurang disiplin, sehingga menjelang awal tahun 1924, PKI merupakan satu-satunya gerakan rakyat yang berarti di Hindia Belanda, yang dengan cepat menyaingi SI. Menghadapi latar belakang yyang demikianlah perkembangan strategi kolonial haru ditempatkan.

Polisi dan Penindasan

Garis pertahanan terakhir pemerintahan kolonial Belanda adalah kekuatan fisik: polisi dan untuk menghadapi pemberontakan adalah tentara. Reformasi di bidang kepolisian pada abad ke-20, bukan hanya sekedar merupakan contoh lain dari pengkhususan yang makin tinggi, melainkan juga merupakan akibat rasa tidak aman orang-orang Eropa. Lebih daripada itu, sampai tahun 1897 setiap kabupaten diperlengkapi dengan suatu badan yang terdiri dari orang-orang bersenjata yang diambil dari tentara kemudian dibubarkan dan digantikan dengan pasukan polisi semi-militer yang masing-masing mempunyai seorang instruktur Eropa. Pada tahun 1912 pasukan ini diubah menjadi polisi bersenjata (gewapende politie), suatu pasukan cadangan khusus yang digunakan untuk memadamkan huru-hara atau pemberontakan.

Pasukan polisi bersenjata itu ditempatkan di bawah DIA dan oleh karena itu bisa diperintah oleh pejabat BB di daerah-daerah, tetapi pasukan iitu juga merupakan bagian dari suatu jaringan professional di seluruh Hindia Belanda, yaitu bagian departemen khusus militer. Reorganisasi polisi tahun1897 dan 1912 berpengaruh terhadap kepegawaian sipil Eropa dengan memisahkan beberapa tugas kepolisian dan pemerintahan, tetapi semua itu tidak begitu penting bagi pangreh praja. Yang jauh lebih penting menurut mereka adalah pembentukan PID (Politieke Inlichtingen Dienst/Badan Itelegent Polisi) dalam bulan Mei 1916. PID berada di bawah Jaksa Agung dan bertugas untuk mengumpulkan informasi mengenai partai-partai politik dan membuat penilaian mengenai suasana politik masyarakat. Dengan melangkahi pejabat-pejabat pribumi dan bersandar pada informan-informannya sendiri, PID menjadi saluran baru yang menghubungkan pemerintah dan rakyat, sehingga mengancam kedudukan pangreh praja sebagai sumber utama yang memberikan informasi mengenai keadaan dalam masyarakat pribumi bagi Batavia. Pada tahun 1920 reorganisasi baru kepolisian mengurangi lagi wilayah kekuasaan pejabat pribumi dengan pembentukan polisi lapangan (veld politie).

Polisi lapangan menggantikan tuga polisi bersenjata dalam usaha untuk memperbaiki keamanan di daerah pedesaan. Keresahan di bidang pertanian tahun 1918, menimbulkan banyak pembicaraan di Volksraad, yang berbuntut pada penyelidikan yang mengencam polisi bersenjata. Oleh karena itu dibentuk polisi lapangan untuk menjadi pelindung rakyat dan sekaligus sebagai kekuatan anti-militer yang dapat digerakan apabila terjadi huru-hara besar. Anggota dari polisi lapangan adalah orang-orang karir, tinggal di barak, tetapi memelihara hubungan dengan masyarakat setempat dengan mengadakan patrol-patroli tetap ke daerah pedesaan.

Pembentukan polisi lapangan mengubah sruktur kekuasaan antara pangreh praja dan BB, dengan memperlemah yang disebut terdahulu dan memperkuat yang belakangan. Sebagaimana di pusat PID mengambil alih tugas pejabat-pejabat pribumi, maka pada tingkat yang lebih bawah polisi lapangan memberikan sumber informasi kepada BB, terlepas dari hubungan priayi pemerintah. Oleh karena itu pada tahun dua puluhan dan tiga puluhan terdapat banyak keluhan terhadap polisi. Pangreh praja merasa bahwa ada kecenderungan yang merusak dari BB untuk menggunakan polisi guna melakukan campur tangan lansung dalam urusan daerah dan lebih mempercayai polisi daripada bawahan pribuminya.

Pada tingkat daerah, polisi merupakan tangan-tangan pemerintah yang kuat. Bahkan resident mengakui bahwa polisi desa kadang-kadang tidak dapat untuk dikendalikan dan polisi lapangan terbukti lebih mudaah diperintah. Secara keseluruhan, peristiwa-peristiwa itu memberikan peeringatan berguna tidak hanya mengenai peranan para pejabat selaku kekuatan politik aktif, tetapi juga mengenai bahaya apabila membuat permasalahan dari pihak-pihak yang saling berhadapan di desa.

Keresahan itu dapat diatasi oleh usaha bersama antara para pejabat dan polisi. Kekacauan di daerah pedesaan itu bukannya tidak menimbulkan kekhatiran Batavia, yang merasa bahwa suatu tangan besi dan pemberantasan para agitator dari luar dapat segera memulihkan keamanan dan ketertiban (rust en orde). Oposisi dari kaum cendikiawan dan priayi adalah lebih serius dan untuk itu dibutuhkan tidak cukup hanya penindasan hukum saja, melainkan juga disediakannya penyelesaian alternatif yang dapat diterima untuk kegiatan politik yang sehat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s