Volksraad dan Dewan-Dewan: Jalan Keluar Politik Terkendali

Volksraad yang pertama (1918-1921) beranggotakan 38 orang yang sebagian dipilih oleh dewan-dewan Kotapraja dan Keresidenan, sebagian lagi diangkat oleh gubernur jendral. Hanya empat orang yang merupakan anggota-anggota dari kalangan pangreh praja dan dipandang sebagai wakil pribumi. Sekalipun demikian bupati-bupati itulah yang tampil dalam Volksraad sebagai juru bicara pribumi. Bagi pemerintah, kehadiran para bupati dalam Volksraad memberikan pengaruh yang menguntungkan dan merugikan.  Anggota dewan paling kurang harus menetap di Batavia 4 bulan setiap tahunnya, dan beberapa anggota merasakan hal ini telah menurunkan keekfetifan para bupati tersebut dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat pemerintahan. Namun demi pertimbangan politik, para bupati tersebut masih tetap dipertahankan. Para penguasa colonial menilai mereka sebagai juru bicara bagi masyarakat pribumi dan mereka jarang mengemukakan hal-hal yang meresahkan pemerintah kolonial. Kesetiaan mereka dapat diandalkan karena mereka menganggap kepentingan-kepentingannya sama dengan pihak penguasa. Mereka adalah bupati-bupati yang paling modern, tetapi pada umumnya mereka antinasionalis, meski yang paling progresif menyetujui sementara tuntutan politik yang sangat terbatas. Kebebasan politik para bupati itu sangat terbatas karena pihak kolonial merasa bahwa para bupati itu tidak dapat dipercaya dan Volksraad sendiri belum seperti yang diharapkan.

Volksraad juga berisi kelompok yang lunak yang tidak mewakili kaum radikal Indonesia yang mulai mendengarkan suaranya, menempuh jjalan lain dari saluran-saluran yang telah disediakan oleh pemerrintah, dan yang seemakin yakin bahwa Batavia tidak akan pernah memberikan konsesi yang sesungguhnya bagi gerakan pribumi. Dalam tahun 1919 pembatasan-pembatasan ditetapkan pada hak untuk bersidang, sementara itu kebebasan politik pejabat-pejabat dikurangi secara drastis dalam tahun yang sama. Suatu rancangan undang-undang barun juga disahkan dalam tahun 1919, yang secara resmi membagi penduduk ke dalam tiga kelompok rasial menurut hukum dan administrstif yaitu kelompok Eropa, Timur Asing, dan kelompok Pribumi. Undang-undang itu menggarisbawahi kemunduran gagasan-gagasan persatuan dan meningkatkan kecenderungan ke arah solidaritas komunal dan pemisahan rasial.

Laporan Komisi Revisi yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 1920 sepenuhnya bertentangan dengan kecenderungan-kecenderungan ini. Komisi merekomendasikan diperluasnya struktur politik secara radikal, pembatasan ikut campurnya kolonial Belanda, kekuasaan yang lebih luas dan prosedur-prosedur pemilihan baru bagi Volksraad. Dewan yang lebih representatif ini akan memperoleh hak untuk mengangkat anggota-anggota bagi Dewan Hindia Belanda, dan dengan demikian membuka kesempatan yang lebih luas bagi rakyat untuk berhubungan dengan gubernur jendral. Realisme yang agak keras ini asing sama sekali bagi humanism optimis yang tersirat dalam “Laporan Komisi Revisi” yang mewarnai masa-masa penuh harapan bagi politik etis dan politik asosiasi dan bukannya merupakan bagian dari iklim politik sesudah tahun 1918 yang sangat suram itu.

Jelas bahwa laporan itu tidak akan dilaksanakan dan memang laporan itu sebagian tidak di pedulikan oleh de Graff yang sibuk mengembangkan rancangan-rancangan sendiri untuk Hindia Belanda. Laporan itu akhirnya diterima sebagai undang-undang perbaikan konstitusi dan undang-undang pembaharuan administratif. Undang-undang perbaikan konstitusi menetapkan kembali hubungan antara Hindia Belanda dan Nederland dan hanya mempengaruhi Batavia. Pada tingkatan lokal, undang-undang pembaharuan administratif. Itu memiliki pengaruh besar dengan pembentukan dewan-dewan kabupaten dan pembatasan kegiatan BB. Dengan dikesampingkan arti dari partisipasi pribumi, maka undang-undang perbaikan konstitusi itu melukai hati sebagian besar orang Indonesia, terutama mereka yang percaya bahwa berdasarkan kesetiaan, pendidikan dan pangkat, mereka merasa pantas untuk diperhatikan.

Undang-undang perbaikan konstitusi mengabaikan tujuan utama Laporan Komisi. Tidak ada usaha untuk menerapkan pengambilan keputusan secara kolegial yang sejati, yaitu pembagian kekuasaan atau bahkan pengaruh rakyat, meski terbatas, atas kebijaksanaan pemerintah. Sejumlah kelompok mengorganisasi diri untuk memperjuangkan suatu tindakan membentengi diri terhadap undang-undang de Graff itu. Di Nederland, orang-orang terkemuka Universitas Leiden bergabung  dengan komite Oppenheim, sementara di Jawa suatu komite untuk otonomi Hindia Belanda didirikan dalam bulan Desember tahun 1921.

Para pejabat colonial pada waktu itu hanya menyukai keterlibatan para pejabat pribumi dalam partai-partai politik yang dapat diterima oleh pemerintah. Ini membuktikan kesediaan pemerintah memperbolehkan pribumi bersuara, tetapi tidak mau menanggung resiko terjadinya tantangan atau komentar yang tajam. Di dalam Volksraad tidak pula terdapat kebebasan politik yang sesungguhnya bagi para pejabat pribumi, sebagai volkshoofden mereka diharapkan menjadi juru bicara yang setia bagi rakyatnya, bukan sebagai pengecam-pengecam pemerintah. Walau demikian, menurut teori di balik undang-undang revisi konstitusional pada awal tahun 1920-an dan undang-undang pembaharuan administrative, Hindia Belanda seharusnya bergerak semakin menjauh dari bentuk Beambtenstaat menuju ke suatu bentuk yang lebih otonom, dengan meningkatkan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Bagi penduduk pedesaan dan kota-kota kecil di Jawa, yang harus menjadi lembaga kunci di dalam masa transisi ini adalah Dewan Kabupaten. Dewan-dewan ini menawarkan sebuah kesempatan lagi di man priayi dapat menemukan peranannya yang konstruktif. Pembentukan dewan-dewan setempat merupakan dasar bagi proyek-proyek desentralisasi sejak akhir abad ke 19. Pada tahun 1914, Simon de Graff telah menyusun rencana-rencana bagi dewan-dewan, yang pada hakikatnya merupakan badan-badan yang menyenangkan bagi birokrasi. Selama tahun 1918 dan awal tahun 1919, suatu usaha yang cukup besar dilakukan untuk menghimpun berbagai pandangan-pandangan, baik dari pejabat pusat dan daerah maupun dari kalangan masyarakat umum.

Undang-undang reformasi baru itu memberikan landasan bagi terbentuknya provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten yang bersifat otonom di Jawa. Menurut peraturan pembentukan Kabupaten, kabupaten-kabupaten tersebut diurus oleh sebuah dewan, sebuah badan kolegial para wakil dan bupati. Masa keanggotaan mereka adalah empat tahun, sebagian dari mereka adalah anggota tunjukan dan diangkat, sedangkan sebagian lagi melalui proses pemilihan secara tidak langsung. Pembentukan dewan-dewan ternyata merupakan langkahyang tidak begitu radikal daripada yang banyak diharapkan dan ditakuti. Hubungan antara para bupati dan dewan-dewan adalah sentral bagi dampak politik dewan-dewan. Sementara orang mengatakan bupati itu melumpuhkan dewan, yang lain berpendapat justru sebaliknya.

Konfrontasi-konfrontasi antara kaum nasionalis dengan para bupati rasanya tidak akan terjadi di dalam dewan-dewan, karena dewan-dewan itu berada di bawah control yang kuat dari pemerintah. Kebanyakan anggota adalah pejabat dan hanya sedikit sekali pengaruh kaum radikal, suatu hal yang sungguh mengecewakan orang-orang Indonesia yang sadar politik.

Volksraad dan dewan-dewan kabupaten, ontvoogning dan pembaharuan pendidikan, tak satu pun yang mengizinkan baik gerakan pribumi maupun pangreh praja memperoleh tempat berpijak di dalam kehidupan politik Hindia Belanda. Semakin digunakannya pangreh praja sebagai kekuatan pengimbang menghadapi kaum nasionalis tampil semakin jelas sewaktu benturan-benturan yang serupa terjadi. Semua kecenderungan ini menunjuk kearah yang sama, penindasan terhadap gerakan nasionalis dan keterlibatan para pejabat pribumi dalam politik.


One thought on “Volksraad dan Dewan-Dewan: Jalan Keluar Politik Terkendali

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s